Senin, September 06 2010 
Pendanaan politik adalah isu yang selalu muncul, terutama saat menjelang pemilu. Namun ia jarang mendapat perhatian yang serius.
Kekhawatiran akan potensi kecurangan yang muncul akibat tidak adanya akuntabilitas keuangan politik jelas terlihat dan kerap menimbulkan keresahan. Katakanlah praktek kampanye pejabat tinggi negara yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, seperti mobil dinas, birokrasi sebuah instansi atau bahkan dana taktis instansi pemerintah yang notabene adalah dana negara.
Pendanaan politik sangat erat kaitannya dengan wacana politcal inequality (ketidaksamaan dalam politik) dimana sistem yang ada seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kekuatan politik untuk bersaing di dalam pemilu tanpa pilih kasih; antara partai besar dan partai kecil, antara partai lama dan partai baru, serta partai berkuasa dan partai tidak berkuasa.
Buku yang ditulis oleh Luky Djani, IB Fahmy Badoh, Adnan Topan Husodo, dan Ahsan Jamet Hamidi ini merupakan hasil dari Koalisi Pemantaua Dana Kampanye yang merupakan kerjasama Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII), yang disusun sebagai sebuah modul pemantauan dana kampanye dan dapat digunakan sebagai instrumen pemantauan dana kampanye bagi masyarakat.
Klik di sini untuk download buku ini dalam format pdf.
Untuk mengunjungi situs ICW dapat mengkli tautan ini http://www.antikorupsi.org/
 | Versi Cetak |  | Kirim ke Teman |  | Nilai Artikel Ini: |   Rating saat ini: 4 dari 5 |
