
|
Daftar Arsip > Special News
Found 7 records in 2 pages.
First < 1
2
> Last
EFN Asia Menyelenggarakan Konferensi Mengenai Property Rights
Guna merayakan 10 tahun terbentuknya Economic Freedom Network (EFN) Asia, EFN memutuskan untuk kembali ke Philippine, tempat dimana network ini dicetuskan, dengan mengadakan konferensi EFN ke – 9, 18-19 September 2008, di University of Asia and the Pacific, Pasig City. Dengan mengusung tema “Private Property Rights: The Economic Foundation of a Free Society as its theme,” EFN Asia bersama-sama dengan Friedrich Naumann Foundation (FNF), Center for Research and Communication, Philippine Economic Society, Foundation for Economic Freedom dan School of Economics University of Asia and the Pacific menjadi penyelengara konferensi ini.
KOMPETISI VIDEO AMATIR 2008 (deadline Mei 2008)
Perjuangan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan adalah potret yang sehari-hari kita jumpai. Pedagang-pedagang kecil yang menghuni lahan-lahan kosong diberbagai pelosok kota adalah wajah perjuangan untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik. Kampung-kampung kumuh yang banyak bertebaran diperkotaan adalah wajah perjuangan ekonomi yang lain.
PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA BARU SE-WONOSOBO
Pada akhir Januari 2007 lalu, tepatnya pada 29 Januari hingga 2 Februari 2007, bertempat di Hotel Dewi, Wonosobo, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah bekerjasama dengan Freidrich Naumann Stiftung menyelenggarakan Training Peningkatan Kapasitas Bagi Kepala Desa se-Wonosobo untuk angkatan yang pertama, yang menandai awal serangkaian pelatihan bagi kepala-kepala desa yang baru saja terpilih secara langsung di Wonosobo. Pada angkatan pertama ini pelatihan diikuti oleh 38 orang kepala desa dari sekitar 190 Kades yang telah terpilih.
Kebijakan Pemerintah dan Tatanan Ekonomi: Studi Kasus di Delapan Kabupaten
Salah satu yang menandai era otonomi daerah adalah perpindahan wewenang pembuatan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama pada tingkat pemerintah kota atau kabupaten. Sebagai implikasi dari perpindahan wewenang tersebut bermunculanlah berbagai kebijakan di tingkat lokal yang dianggap perlu dan mampu mendorong proses pembangunan didaerah yang bersangkutan.
Namun acap kali produk kebijakan tersebut berlebihan dan kontra-produktif. Berbagai hal dan berbagai aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat masuk dalam kategori urusan pemerintah dan dianggap perlu dibuatkan peraturannya. Maka bermunculanlah peraturan-peraturan “aneh” seperti kewajiban memakai jilbab bagi perempuan di kantor-kantor pemerintah atau murid perempuan di sekolah. Belum lagi peraturan yang menyangkut penerapan syariah.
Konferensi tentang Kebebasan dan Islam – Apakah Sebuah Kontradiksi?
Nilai kebebasan acapkali diidentikan dengan nilai yang datang dari “Barat.” Kedai-Kebebasan.org Sementara Islam adalah nilai yang timbuh dibelahan bumi lainnya, “Timur.” Pembedaan yang radikal ini kemudian cenderung menimbulkan persepsi dan interpretasi yang salah satu dengan yang lainnya. Dibeberapa tajuk berita utama di media massa tak jarang kita jumpai dominasi topik-topik yang diasosiasikan dengan “perselisihan budaya,” perselisihan antara Barat dan Timur, antara Kebebasan dan Islam. Kedatangan Presiden Amerika Serikat George W. Bush ke Indonesia baru-baru ini pun tak luput dari berbagai opini dan analisa yang mengkaitkannya dengan persoalan “perselisihan budaya.”
|
| |